JAKARTA, Persindosia.co.id — Biaya beban pengukuran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) diatur secara resmi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Aturan ini menjadi dasar penting bagi masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanah agar tidak salah menghitung dan tidak terjebak pungutan tidak resmi.
Selama ini, banyak masyarakat mengira biaya pengukuran tanah dihitung dengan tarif rata per meter persegi. Anggapan itu keliru. Biaya pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah justru dihitung menggunakan rumus yang mempertimbangkan luas tanah dan komponen bernama HSBKu, yaitu Harga Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengukuran. Nilai HSBKu bukan angka tunggal nasional, melainkan ditetapkan per provinsi dan berlaku untuk tahun berkenaan.
Rumus Perhitungan Biaya Ukur (Tu)
Berdasarkan PP Nomor 128 Tahun 2015, biaya pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dihitung berdasarkan tiga kategori luas tanah.
Pertama, luas tanah sampai dengan 10 hektare (≤ 100.000 m²):
Tu = (Luas Tanah ÷ 500 × HSBKu) + Rp100.000
Kedua, luas tanah lebih dari 10 hektare sampai dengan 1.000 hektare:
Tu = (Luas Tanah ÷ 4.000 × HSBKu) + Rp14.000.000
Ketiga, luas tanah lebih dari 1.000 hektare:
Tu = (Luas Tanah ÷ 10.000 × HSBKu) + Rp134.000.000
HSBKu sendiri merupakan komponen biaya bahan dan honor petugas yang besarannya ditetapkan per provinsi. Umumnya, nilai HSBKu berkisar mulai dari Rp80.000 hingga Rp100.000, tergantung wilayah. Karena itu, dua bidang tanah dengan luas sama di provinsi berbeda bisa menghasilkan biaya ukur yang berbeda.
Contoh Simulasi Perhitungan
Agar lebih mudah dipahami, berikut simulasi untuk tanah seluas 120 m² dengan asumsi HSBKu sebesar Rp100.000:
Tu = (120 ÷ 500 × Rp100.000) + Rp100.000 = Rp124.000
Artinya, biaya ukur untuk tanah seluas 120 m² dengan HSBKu Rp100.000 adalah sekitar Rp124.000. Angka ini belum termasuk komponen PNBP pendaftaran awal atau administrasi terkait lainnya.
Biaya Tambahan Resmi
Selain biaya ukur, terdapat komponen PNBP pendaftaran awal atau administrasi terkait. Beberapa di antaranya:
· Biaya Pendaftaran/Pelayanan: sekitar Rp50.000.
· Biaya Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi Petugas Lapangan: diatur sesuai ketentuan Pasal 21 PP No. 128 Tahun 2015 dan dibayarkan secara resmi melalui kode billing negara (non-tunai).
Pembayaran non-tunai melalui kode billing negara menjadi penting untuk memastikan transparansi. Masyarakat sebaiknya tidak membayar biaya pengukuran secara tunai kepada pihak yang tidak berwenang, karena seluruh pembayaran resmi tercatat dalam sistem negara.
Cek Simulasi Resmi
Masyarakat dapat mengecek rincian simulasi resmi dan kalkulator tarif melalui situs atau portal layanan dari Kementerian ATR/BPN. Layanan ini membantu pemohon memperkirakan biaya sebelum proses pengukuran dilakukan.
Untuk menghitung estimasi, pemohon setidaknya perlu menyiapkan dua informasi: luas tanah yang akan diukur serta kota/kabupaten atau provinsi letak tanah. Kedua informasi itu menentukan nilai HSBKu yang berlaku dan hasil perhitungan biaya ukur.
Yang Perlu Diperhatikan Pemohon
Ada beberapa hal yang perlu dicermati agar proses pengukuran tanah berjalan lancar dan biaya sesuai aturan:
Pertama, pastikan nilai HSBKu yang berlaku di provinsi lokasi tanah. Nilai ini bisa berbeda antarwilayah dan diperbarui setiap tahun.
Kedua, bedakan biaya ukur dengan biaya pendaftaran. Keduanya merupakan komponen berbeda dalam struktur PNBP.
Ketiga, bayar melalui kode billing negara. Pembayaran non-tunai memastikan dana masuk ke kas negara dan tercatat resmi.
Keempat, simpan bukti pembayaran. Bukti ini diperlukan untuk kelengkapan berkas dan verifikasi.
Kelima, hindari pungutan tidak resmi. Jika ada permintaan biaya di luar ketentuan, masyarakat berhak meminta penjelasan dan mengeceknya ke kantor pertanahan setempat.
Kesimpulan
Biaya pengukuran tanah di BPN bukan tarif rata per meter, melainkan hasil perhitungan rumus yang mempertimbangkan luas tanah dan HSBKu. Dengan memahami rumus dan komponen biaya resmi, masyarakat dapat memperkirakan anggaran, menghindari kesalahpahaman, dan memastikan seluruh pembayaran dilakukan sesuai ketentuan PP Nomor 128 Tahun 2015. Transparansi biaya menjadi langkah penting dalam pengurusan sertifikat tanah yang aman dan akuntabel
Baca juga:
Kriya, Wastra, dan Fashion Meriahkan UMKM Healthy Shopping Festival 2026 di Malang
Tonton ;
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Channel Persindonesia.co.id Melalui Channel Yuotube, kami akan terus mengirimkan pesan rekomendasi berita-berita update yang menarik. Mulai Saluran Tiktok, IG, Snackvideo, LinkedIn, Facebook, Tumblr, Pinterest, Twiter hingga Youtube dan sebagainya terupdate dari Persindonesia.co.id.Untuk dapat menontonnya silakan klik dibawah ini :
