Kota Batu, Persindonesia.co.id — Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) III Dewan Kesenian Kota Batu (DKKB) yang bertempat di Museum & Galeri Kota Batu pada Minggu, 25 Oktober 2026, resmi menetapkan Sunarto, S.Sos. sebagai Ketua Umum DKKB periode 2026–2031.
Musda III ini menjadi momentum krusial bagi konsolidasi organisasi seni budaya daerah, terutama dalam menyongsong transformasi tata kelola kesenian yang lebih adaptif, profesional, serta berakar kuat pada pemajuan kebudayaan lokal. Sidang pleno yang dihadiri oleh para tokoh adat, perwakilan komite seni (sastra, teater, seni rupa, musik, sinematografi), serta asosiasi lurah dan pimpinan sanggar se-Kota Batu tersebut berjalan khidmat dan menghasilkan keputusan strategis.
Aklamasi di Museum & Galeri Kota Batu
Pemilihan Sunarto berlangsung secara aklamasi. Keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri berbagai unsur: tokoh adat, perwakilan komite seni dari lima bidang (sastra, teater, seni rupa, musik, dan sinematografi), asosiasi lurah, serta pimpinan sanggar se-Kota Batu.
Aklamasi dalam forum seperti ini bukan hal yang biasa. Ia biasanya mencerminkan dua hal: kesepakatan yang sudah terbangun sebelum forum, atau kebutuhan organisasi untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan. Dalam konteks DKKB, terpilihnya kembali Sunarto menunjukkan bahwa arah yang dibangun pada periode sebelumnya mendapat penerimaan dari para pemangku kepentingan seni budaya di Kota Batu.
Pilihan lokasi Musda di Museum & Galeri Kota Batu juga memberi makna tersendiri. Ia bukan sekadar tempat pertemuan, tetapi ruang yang menyimpan memori dan karya budaya. Menyelenggarakan Musda di sana menyiratkan pesan: kesenian tidak berdiri terpisah dari sejarah dan ruang publik yang merawatnya.
Fokus Kepengurusan Baru
Dalam sambutannya pasca-terpilih, Sunarto menegaskan bahwa kepengurusan periode baru ini akan memfokuskan langkah pada penguatan regulasi daerah, akselerasi program kerja berbasis roadmap kebudayaan, serta perluasan jejaring lintas sektor dan akademik.
Langkah ini sejalan dengan upaya berkelanjutan DKKB—yang sebelumnya turut mempelopori transisi kelembagaan dan pengawalan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan—agar para pelaku seni di Kota Wisata Batu memiliki payung hukum serta dukungan fasilitas yang lebih kuat dari pemerintah.
Tiga fokus itu saling terkait. Regulasi daerah memberi dasar hukum dan kepastian bagi pelaku seni. Roadmap kebudayaan memberi arah jangka panjang, sehingga program tidak bergantung pada selera pengurus. Jejaring lintas sektor dan akademik memperluas akses terhadap sumber daya: pengetahuan, fasilitasi, dan kolaborasi.
Payung Hukum bagi Seniman
Salah satu poin yang disorot adalah pengawalan Raperda Pemajuan Kebudayaan. Bagi pelaku seni, payung hukum bukan hal abstrak. Ia menentukan apakah ada anggaran yang dialokasikan secara jelas, apakah ada fasilitas yang bisa diakses, dan apakah ada mekanisme perlindungan terhadap karya dan praktik budaya.
Tanpa regulasi yang memadai, dukungan terhadap seni sering bergantung pada kebijakan ad hoc atau kedekatan personal. Ketika pejabat berganti atau prioritas berubah, program bisa terhenti. Regulasi memberi keberlanjutan yang lebih terjamin.
Namun, payung hukum juga perlu dirawat. Regulasi tanpa implementasi hanya menjadi dokumen. Karena itu, DKKB perlu memastikan bahwa Raperda yang dihasilkan benar-benar diterjemahkan menjadi program, anggaran, dan fasilitas yang bisa dirasakan seniman di lapangan.
Mandat Merawat Api Tradisi
“Mandat ini adalah amanah bersama untuk terus merawat api tradisi dan memperkuat ekosistem kebudayaan Kota Batu sebagai pilar utama pariwisata daerah. Ke depan, kita tidak hanya berfokus pada pementasan berkala, tetapi juga penguatan kapasitas SDM seniman, digitalisasi data seni, serta optimalisasi kemandirian organisasi,” ujar Sunarto.
Pernyataan itu menyentuh tiga hal yang selama ini sering menjadi tantangan organisasi seni di daerah.
Pertama, kapasitas SDM seniman. Pementasan bisa mempertemukan penonton dengan karya, tetapi tanpa penguatan kapasitas, regenerasi seniman bisa terhambat. Pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap pengetahuan menjadi kebutuhan.
Kedua, digitalisasi data seni. Data tentang seniman, karya, sanggar, dan agenda budaya masih sering tersebar atau tidak terdokumentasi dengan baik. Ketika data tidak rapi, perencanaan program, advokasi anggaran, dan promosi budaya menjadi lebih sulit.
Ketiga, kemandirian organisasi. Organisasi seni yang hanya bergantung pada dana pemerintah rentan terhadap perubahan kebijakan. Kemandirian—melalui kolaborasi, kemitraan, atau unit usaha kreatif—bisa memberi napas yang lebih panjang.
Kesenian dan Pariwisata Kota Batu
Sunarto menyebut kebudayaan sebagai pilar utama pariwisata daerah. Pernyataan itu relevan dengan posisi Kota Batu sebagai kota wisata. Selama ini, daya tarik Kota Batu banyak bertumpu pada lanskap alam: pegunungan, udara sejuk, dan destinasi rekreasi.
Namun, pariwisata yang hanya bergantung pada alam memiliki keterbatasan. Ia rentan terhadap cuaca, musim, dan daya dukung lingkungan. Ketika dimensi budaya ditambahkan, daya tarik menjadi lebih berlapis. Wisatawan tidak hanya datang untuk pemandangan, tetapi juga untuk pengalaman: pertunjukan, tradisi, karya seni, dan cerita lokal.
Di sinilah peran DKKB menjadi strategis. Jika ekosistem seni tumbuh, ia bisa menjadi magnet baru bagi wisatawan sekaligus memperkuat identitas Kota Batu.
Tantangan yang Menanti
Meski Sunarto kembali terpilih, tantangan yang menanti tidak ringan. Pertama, menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kedua, memastikan suara seniman dari berbagai bidang terwakili, bukan hanya yang paling dekat dengan pengurus. Ketiga, membangun regenerasi agar organisasi tidak bergantung pada segelintir tokoh. Keempat, menjaga hubungan baik dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi.
Kelima, mengelola ekspektasi publik. Musda menghasilkan keputusan, tetapi dampaknya baru terasa setelah program berjalan. Publik—terutama seniman dan pekerja budaya—akan menilai dari apa yang mereka rasakan: apakah ada pelatihan, apakah ada panggung, apakah ada fasilitas, apakah ada pengakuan.
Yang Perlu Ditunggu Publik
Publik perlu menunggu beberapa hal. Pertama, susunan kepengurusan DKKB periode 2026–2031. Kedua, roadmap kebudayaan yang akan dijalankan. Ketiga, progres pengawalan Raperda Pemajuan Kebudayaan. Keempat, program penguatan kapasitas SDM seniman dan digitalisasi data seni. Kelima, langkah konkret memperkuat kemandirian organisasi dan jejaring lintas sektor.
Baca juga :
Di Balik Kunjungan Wamenkes di Bumiaji: Ketika Desa Diajak Memeriksa Kesehatan Lebih Awal
Tonton juga :
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Channel Persindonesia.co.id Melalui Channel Yuotube, kami akan terus mengirimkan pesan rekomendasi berita-berita update yang menarik. Mulai Saluran Tiktok, IG, Snackvideo, LinkedIn, Facebook, Tumblr, Pinterest, Twiter hingga Youtube dan sebagainya terupdate dari Persindonesia.co.id.Untuk dapat menontonnya silakan klik dibawah ini :
https://whatsapp.com/channel/0029Vave4nw6GcGLiRrnuB3H
