Jakarta, persindonesia.co.id – Komisi V DPR RI resmi menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2025 dari Rp17,72 triliun menjadi Rp26,29 triliun. Tambahan anggaran ini akan diprioritaskan untuk subsidi transportasi, Public Service Obligation (PSO), dan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, peningkatan anggaran bertujuan memperkuat layanan transportasi yang terjangkau dan merata hingga ke daerah terpencil.
“Ini komitmen kami untuk memastikan mobilitas masyarakat lancar dengan harga yang bisa diakses,” ujarnya dalam rapat kerja dengan DPR di Senayan, Kamis (8/5).
BPK Beri Catatan: 71 Rekomendasi Perbaikan
Selain pembahasan anggaran, rapat juga mengangkat hasil pemeriksaan BPK RI Semester I 2024. Meski Kemenhub meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terdapat 32 temuan dan 71 rekomendasi perbaikan dari laporan keuangan 2023.
Dudy mengklaim 69% rekomendasi (49 poin) telah ditindaklanjuti, seperti pemantauan lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait. “Kami akan percepat penyelesaian sisa rekomendasi, termasuk optimalisasi pengawasan proyek infrastruktur,” tambahnya.
Subsidi & PSO Jadi Andalan
Pembagian tambahan anggaran 2025 meliputi:
1. Subsidi transportasi (khususnya moda darat dan laut).
2. PSO untuk rute-rute yang kurang diminati swasta tapi vital bagi masyarakat.
3. Proyek luncuran dari anggaran 2024 yang belum tuntas.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menhub Suntana serta sejumlah pejabat eselon I Kemenhub. Langkah ini dinilai sebagai upaya serius pemerintah mendorong konektivitas nasional sekaligus mengatasi disparitas harga tiket transportasi.
Red/Hr
