JAKARTA, Persindonesia.co.id — Badai ekonomi global kembali menerpa Indonesia. Kali ini dalam bentuk pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Pada perdagangan 21 Mei 2026, rupiah tercatat di kisaran Rp17.652 hingga Rp17.738 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh level Rp17.706.
Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada dampak nyata yang mulai dirasakan oleh masyarakat: harga barang yang mulai merangkak naik, biaya produksi yang membengkak, dan daya beli yang tergerus.
Keprihatinan ini disuarakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur. Melalui Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kerakyatan dan UMKM, Bima Sadiropa Sijabat, organisasi ini mendesak Bank Indonesia dan pemerintah untuk tidak tinggal diam.
“BI jangan tutup mata dan telinga,” tegas Bima.
Kronologi Pelemahan: Kombinasi Faktor Global dan Domestik
Pelemahan rupiah tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari berbagai faktor yang saling memperkuat.
Dari sisi global, kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat menjadi pemicu utama. The Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi untuk mengendalikan inflasi domestiknya. Akibatnya, investor global berbondong-bondong memindahkan dananya ke aset berbasis dolar AS yang memberikan imbal hasil menarik.
“Ketika investor global lebih memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar AS, maka negara berkembang seperti Indonesia akan menghadapi tekanan besar terhadap nilai tukarnya. Ini yang sedang terjadi hari ini,” jelas Bima.
Selain itu, tensi geopolitik dunia yang meningkat membuat investor semakin risk-averse. Mereka lebih memilih “safe haven” seperti dolar AS dibandingkan mata uang negara berkembang yang lebih volatil.
Dari sisi domestik, tingginya kebutuhan impor Indonesia membuat permintaan terhadap dolar AS tetap tinggi. Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo juga menambah tekanan. Ditambah lagi dengan keluarnya arus modal asing dari pasar keuangan Indonesia, baik dari pasar saham maupun pasar obligasi.
Ringkit Malaysia Juga Menguat, Rupiah Terjepit
Yang membuat situasi semakin rumit adalah fakta bahwa mata uang regional seperti ringgit Malaysia juga ikut menguat. Berdasarkan data kurs perbankan nasional terbaru, nilai tukar ringgit Malaysia berada di kisaran Rp4.388 hingga Rp4.618 per 1 ringgit.
Ini berarti, rupiah tidak hanya melemah terhadap dolar AS, tetapi juga terhadap mata uang tetangga. Dulu, ketika dolar AS naik, biasanya mata uang regional ikut melemah bersama-sama. Kini, rupiah seperti sendirian di tengah tekanan.
“Posisi rupiah semakin tertekan. Dampaknya bukan hanya dirasakan investor, tetapi langsung menyentuh rakyat kecil,” ujar Bima.
IHSG Juga Terkoreksi, Tanda Kekhawatiran Pasar
Pelemahan rupiah juga berdampak ke pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan 21 Mei 2026 melemah hingga 1,82 persen ke level 6.203. Bahkan sempat bergerak turun lebih dalam ke area 6.181.
Ini adalah koreksi yang cukup signifikan. IHSG yang sebelumnya sempat menunjukkan tren pemulihan kini kembali tertekan. Investor asing tercatat melakukan aksi jual di sejumlah saham besar.
Bima menilai kondisi ini menunjukkan adanya kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan terukur agar kepercayaan pasar tetap terjaga,” tegasnya.
BI Sudah Bergerak, Tapi Apakah Cukup?
Bima mengakui bahwa Bank Indonesia (BI) sejauh ini telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang. Langkah-langkah yang telah diambil antara lain:
1. Menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) untuk menarik aliran modal asing
2. Melakukan intervensi di pasar valuta asing (valas) dengan menjual dolar AS dari cadangan devisa
3. Memperkuat transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk mengurangi tekanan di pasar spot
4. Menjaga cadangan devisa agar tetap memadai untuk intervensi
“Langkah-langkah itu adalah kebijakan yang tepat untuk menahan tekanan terhadap rupiah secara teknis,” kata Bima.
Namun ia menegaskan bahwa stabilitas rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia semata.
“Pemerintah pusat harus memperkuat sektor riil dan ekonomi domestik agar Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap faktor eksternal,” imbuhnya.
Enam Langkah Konkret yang Harus Segera Dilakukan
Bima merumuskan enam langkah konkret yang perlu segera dilakukan pemerintah untuk mengatasi akar masalah pelemahan rupiah:
1. Memperkuat produksi dan industri nasional
Indonesia masih terlalu bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku industri hingga barang konsumsi. Setiap kali rupiah melemah, biaya impor membengkak. Ini harus diubah.
2. Menjaga devisa hasil ekspor tetap di dalam negeri
Banyak eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspornya di luar negeri. Pemerintah perlu memberikan insentif agar mereka mau membawa pulang devisa tersebut.
3. Memperkuat sektor UMKM sebagai penopang utama ekonomi nasional
UMKM menyerap hampir 97 persen tenaga kerja Indonesia. Ketika UMKM kuat, ekonomi nasional kuat.
4. Mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok
Pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga pangan karena komponen impor dalam rantai pasok. Pemerintah harus mengantisipasi ini.
5. Meningkatkan kepercayaan investor melalui kepastian hukum dan stabilitas politik
Modal asing akan masuk jika investor merasa aman. Kepastian hukum dan stabilitas politik adalah prasyarat mutlak.
6. Memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal antarnegara (Local Currency Settlement/LCS)
Dengan LCS, perdagangan bilateral tidak perlu menggunakan dolar AS sebagai perantara. Ini akan mengurangi permintaan terhadap dolar.
Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Rakyat Kecil
Bima memaparkan secara rinci bagaimana pelemahan rupiah berdampak pada masyarakat kecil:
· Harga barang impor naik. Banyak kebutuhan pokok, seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan daging sapi, masih diimpor. Harganya akan naik.
· Biaya produksi industri naik. Industri yang menggunakan bahan baku impor akan menghadapi kenaikan biaya. Pada akhirnya, ini akan dibebankan ke konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi.
· Harga BBM berpotensi naik. Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan BBM-nya. Pelemahan rupiah membuat biaya impor BBM lebih mahal.
· Utang luar negeri membengkak. Pemerintah dan swasta yang memiliki utang dalam dolar AS akan menghadapi beban yang lebih berat ketika dihitung dalam rupiah.
· Inflasi meningkat. Kombinasi dari semua faktor di atas akan mendorong inflasi lebih tinggi, menggerus daya beli masyarakat.
“Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Ketika bahan baku naik, ongkos produksi naik, tetapi daya beli masyarakat melemah, maka ekonomi rakyat akan mengalami tekanan berlapis. Ini yang harus diantisipasi sejak sekarang,” katanya.
Pesan Moral untuk Pemerintah
Di akhir pernyataannya, Bima menyampaikan pesan moral yang tajam. Menurutnya, pemerintah terlalu sering sibuk dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi makro, tetapi melupakan nasib rakyat kecil di akar rumput.
“Indonesia harus memperkuat fondasi ekonominya sendiri. Ketahanan pangan, energi, industri nasional, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas utama agar ekonomi nasional tidak mudah terguncang hanya karena tekanan mata uang asing,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Negara tidak boleh hanya fokus menjaga angka pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan rakyat tetap mampu bertahan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.”
Penutup: Saatnya Buka Mata dan Bergerak
Pelemahan rupiah ke level Rp17.700 per dolar AS adalah alarm yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah ujian bagi ketahanan ekonomi nasional.
BI telah bergerak, tetapi pemerintah pusat juga harus bergerak. Langkah-langkah teknis di pasar keuangan tidak cukup tanpa penguatan fundamental ekonomi di sektor riil.
Rakyat kecil sudah mulai merasakan dampaknya. Harga-harga mulai naik. Daya beli mulai tergerus. Jangan sampai mereka menjadi korban dari ketidakmampuan negara mengelola ekonominya sendiri.
“BI jangan tutup mata dan telinga,” pesan Bima.
Sudah saatnya semua elemen bangsa—pemerintah, BI, pelaku usaha, dan masyarakat—bersatu padu menghadapi tekanan ekonomi global. Bukan dengan saling menyalahkan, tetapi dengan kerja nyata yang berpihak pada rakyat
( Wic )
