Ribuan Kasus Keracunan dan Beban APBN, Bapemnus Minta MBG Dievaluasi Total

Ketua Umum Bapemnus Jansen Henry Kurniawan berpidato di podium dengan latar bendera organisasi. Ketua Umum Barisan Pergerakan Masyarakat Nusantara (Bapemnus), Jansen Henry Kurniawan, saat menyampaikan pernyataan sikap terkait program MBG di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia mendesak pemerintah menghentikan sementara program tersebut.

Jakarta, Persindonesia.com – Gelombang kritik terhadap program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali mencuat. Barisan Pergerakan Masyarakat Nusantara (Bapemnus) secara resmi mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan program MBG secara nasional. Desakan ini didasari oleh evaluasi mendalam terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari kasus keracunan massal yang meluas hingga tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Umum Bapemnus, Jansen Henry Kurniawan, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa program MBG memiliki niat mulia untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia. Namun, implementasi yang terburu-buru dinilai justru berpotensi menimbulkan risiko besar bagi kesehatan publik dan stabilitas ekonomi nasional.

“Program MBG merupakan gagasan yang memiliki niat baik. Namun dalam implementasinya, Bapemnus menilai program ini dilaksanakan secara terburu-buru, belum matang secara kelembagaan, dan berpotensi membebani kondisi ekonomi nasional yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural,” ujar Jansen, Rabu (11/3/2026).

Beban Fiskal Negara Mengkhawatirkan

Salah satu poin utama yang disorot Bapemnus adalah besarnya beban fiskal program MBG. Pada tahun 2025, anggaran awal program ini mencapai Rp71 triliun. Memasuki tahun 2026, anggaran membengkak menjadi Rp335 triliun . Bahkan, realisasi belanja MBG hingga Februari 2026 telah mencapai Rp39 triliun, dengan rata-rata pengeluaran Rp19 triliun per bulan .

“Program MBG berpotensi menggeser prioritas belanja negara, berisiko mengurangi anggaran sektor lain yang juga vital, dan dapat memperlebar tekanan fiskal negara. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil, kebijakan fiskal seharusnya difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, dan penciptaan lapangan kerja,” tegas Jansen.

Kasus Keracunan: Bukti Lemahnya Pengawasan

Bapemnus juga menyoroti maraknya kasus keracunan makanan dalam implementasi MBG. Berdasarkan data yang dihimpun, sejak peluncuran program pada 2025 hingga awal 2026, jumlah korban keracunan mencapai lebih dari 21.000 orang . Hanya dalam kurun waktu 5 hari di akhir Januari 2026, tercatat 1.471 korban keracunan massal di berbagai daerah .

“Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa implementasi program ini belum memiliki sistem pengawasan dan manajemen yang matang. Negara harus memastikan infrastruktur program siap, termasuk kesiapan logistik, sistem pengawasan pangan, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme distribusi,” tambah Jansen.

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri baru-baru ini mengumumkan penghentian sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa karena tidak memenuhi standar operasional dan infrastruktur . Sebanyak 1.043 unit bahkan belum memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) .

Empat Tuntutan Bapemnus

Berdasarkan pertimbangan di atas, Bapemnus menyatakan sikap dengan empat tuntutan tegas kepada pemerintah:

1. Mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program MBG secara nasional.
2. Mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek fiskal, kelembagaan, serta kesiapan distribusi dan pengawasan makanan.
3. Melakukan audit publik terhadap penggunaan anggaran program MBG agar tidak membuka ruang bagi penyimpangan dan korupsi.
4. Menuntut pemerintah menyiapkan sistem yang matang sebelum melanjutkan kembali program MBG secara nasional.

“Bapemnus menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah tujuan yang mulia. Namun kebijakan publik harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, kesiapan kelembagaan, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional. Negara tidak boleh memaksakan program besar tanpa kesiapan yang memadai, karena pada akhirnya yang akan menanggung risiko adalah rakyat dan masa depan generasi bangsa,” pungkas Jansen.

Js/Bryn

Baca juga;

Ajakan Berhenti Normalisasi Kekerasan Hadir di Preview Film Suamiku, Lukaku dan Diskusi Isu KDRT WCC Puantara Dan HMT

Tonton Liputan Lainnya;

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Channel  Persindonesia.co.id Melalui Channel Yuotube, kami akan terus mengirimkan pesan rekomendasi berita-berita update yang menarik. Mulai Saluran Tiktok, IG, Snackvideo, LinkedIn, Facebook, Tumblr, Pinterest, Twiter hingga Youtube dan sebagainya terupdate dari Persindonesia.co.id.Untuk dapat menontonnya silakan klik dibawah ini :

https://whatsapp.com/channel/0029Vave4nw6GcGLiRrnuB3H

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!