PATI, PERSINDONESIA.CO.ID – Gelombang kekecewaan melanda masyarakat Pati, Jawa Tengah. Pasca pemeriksaan Bupati Pati, SDW, sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/8/2025) lalu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) geram karena sang bupati belum juga ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka menilai lambatnya penetapan tersangka justru mengaburkan kasus dugaan korupsi proyek Double Track (Jalur Ganda) Kereta Api Solo Balapan-Kadipiro yang digarap Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. SDW diduga menerima fee sebesar Rp 720 juta dari proyek strategis nasional itu saat masih menduduki kursi anggota DPR RI.
“Kami tidak akan tinggal diam. Rakyat menuntut keadilan,” tegas Slamet, Koordinator Lapangan (Korlap) AMPB, saat dikonfirmasi di Posko AMPB, Jumat (29/8/2025) siang.
Sebagai bentuk tekanan, AMPB mengerahkan massa untuk mendatangi markas KPK di Jakarta. Rencananya, aksi damai akan digelar pada Minggu (31/8/2025). “Pukul 13.00 WIB kita berangkat dari Pati. Tujuan kami satu, mengawal kasus Bupati Pati agar segera ditetapkan sebagai tersangka. KPK harus tegas,” ujar Slamet dengan nada tinggi.
Aksi yang diprediksi diikuti sekitar 500 orang ini akan menggunakan 10 bus dan puluhan mobil pribadi. Tidak hanya warga yang berangkat dari Pati, mereka juga mengonsolidasikan warga Pati yang berada di perantauan, khususnya Jakarta, untuk bergabung. “Semua akan berkumpul di lokasi untuk menunjukkan bahwa rakyat Pati serius mengawal kasus ini,” tambahnya.
Tuntutan mereka jelas dan tegas: pelengseran Bupati SDW. Slamet berargumen, kepemimpinan SDW dinilai telah mencederai kepercayaan publik. “Tuntutan kami tetap, dia harus lengser! Dari awal memimpin sudah arogan, apalagi kini tersandung korupsi. Rakyat mana yang mau dipimpin oleh koruptor? Jika tidak lengser, Pati akan terus rusuh,” tuturnya berapi-api.
Di sisi lain, perkembangan politis juga terjadi di DPRD Kabupaten Pati yang berencana menggunakan Hak Angket. Menanggapi hal ini, Slamet menyambut positif. Menurutnya, tim hukum yang mereka datangkan telah mengidentifikasi banyak peluang untuk memakzulkan sang bupati.
“Kami akan kawal terus proses Hak Angket di DPRD hingga tuntas. Jangan sampai niat baik anggota pansus ini ‘masuk angin’ atau dikalahkan oleh kepentingan politik praktis,” pungkas Slamet, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong proses hukum baik di level lokal maupun pusat.
Semua mata kini tertuju pada langkah KPK dan dinamika politik di DPRD Pati. Ratusan massa yang akan berangkat Minggu mendatang menjadi penanda bahwa desakan untuk berantas korupsi di level akar rumput tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Sym/Hr
Baca juga :
Lebih dari Sekadar Pajak: 5 Tuntutan Baru Warga Pati Guncang Status Quo Sudewo
