Upaya Kolaboratif Pemerintah dan Masyarakat untuk Atasi Banjir Jakarta
JAKARTA, Persindonesia.co.id – Banjir kembali melanda Jabodetabek pada Maret 2025, mengingatkan kita bahwa ancaman ini belum benar-benar teratasi. Sebagai salah satu masalah kronis ibukota, bencana ini memicu pertanyaan besar: **Bisakah Jabodetabek benar-benar bebas banjir?**
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 18-20 Maret 2025, isu ini dibahas secara serius. Diskusi lanjutan pun digelar oleh BNPB dalam acara Ngopi Bareng BNPB Road to Adexco 2025 dengan tajuk “Bisakah Jabodetabek Bebas Banjir?” (30/4). Hadir sebagai pembicara:
– Audrei Winny Cynthiasari (Kementerian ATR/BPN) – Penataan ruang berbasis mitigasi bencana.
– Dr. Dwi Purwantoro (Kementerian PUPR)– Peran infrastruktur dalam pengendalian banjir.
– Dr. Ir. Berton Suar Panjaitan (BNPB) – Strategi mitigasi non-struktural dan kolaborasi multisektor.
Tata Ruang & Penegakan Hukum: Kunci Pengurangan Risiko
Audrei menekankan pentingnya rencana tata ruang yang mempertimbangkan kerentanan bencana.
Salah satu solusi yang diusung adalah konsep *Zero Delta Q—upaya menahan limpasan air permukaan untuk mengurangi banjir. Namun, pelanggaran tata ruang masih terjadi, sehingga diperlukan penegakan hukum tegas dan pemulihan lingkungan yang terdampak.
Infrastruktur vs. Krisis Resapan: Tantangan Besar
Dwi Purwantoro mengungkap fakta mengkhawatirkan: 80% wilayah Jabodetabek sudah tertutup beton, menyisakan hanya 20% lahan resapan—jauh dari ideal (60-70%). Pemerintah berupaya memperbaiki kondisi ini dengan:
– Pembangunan Dry Dam Ciawi & Cimahi (reduksi banjir 22%).
– Penyiapan 16 km tanggul baru.
– Pembangunan 8 kolam retensi di Puncak untuk menampung air hujan.
Mitigasi Non-Struktural: Peran Masyarakat & Kearifan Lokal
Berton menegaskan bahwa penanggulangan banjir tak bisa hanya mengandalkan infrastruktur. Diperlukan:
– Koordinasi lintas sektor (pemerintah, swasta, media, masyarakat).
– Penguatan Desa Tangguh Bencana.
– Edukasi & simulasi evakuasi berbasis kearifan lokal.
Adexco 2025: Wadah Kolaborasi Inovasi Kebencanaan
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Adexco 2025 (September 2025) akan menjadi ajang pertemuan para ahli, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk berbagi inovasi penanggulangan bencana. Acara ini diharapkan bisa memperkuat strategi pengurangan risiko banjir di Indonesia.
Kesimpulan: Bebas Banjir Butuh Komitmen Bersama
Mewujudkan Jabodetabek bebas banjir bukanlah hal yang mustahil, tetapi memerlukan:
✔ Perencanaan tata ruang yang ketat.
✔ Infrastruktur memadai & pemulihan daerah resapan.
✔ Keterlibatan aktif masyarakat & dunia usaha.
✔ Penegakan hukum tanpa kompromi.
“Ini bukan soal *kapan* banjir akan teratasi, tapi *bagaimana* kita semua bergerak bersama,” tegas Berton.
Apa langkah selanjutnya? Simak perkembangan terbaru kebijakan penanganan banjir Jabodetabek hanya di Persindonesia.co.id!
