Jakarta, Siaptv.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di Tanah Air. Kali ini, ia menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan berbagai regulasi serta perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis dan rumit.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang digelar di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Presiden secara langsung meminta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk mempersiapkan pembentukan satgas tersebut.
“Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit,” ujar Prabowo dengan tegas di hadapan para jajaran aparat penegak hukum dan pejabat negara.
Keluhan Pengusaha: Izin Hingga Dua Tahun
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa ia kerap menerima keluhan dari para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Keluhan yang paling sering ia dengar adalah lamanya proses perizinan yang bisa mencapai hingga dua tahun.
“Bayangkan, mereka ingin berinvestasi, ingin membuka lapangan kerja, tapi harus menunggu izin selama dua tahun. Dua tahun! Itu waktu yang sangat lama,” ungkap Presiden.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, beberapa negara mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam waktu dua minggu. Perbedaan yang sangat kontras ini, kata Prabowo, menjadi salah satu penyebab Indonesia kurang kompetitif dalam menarik investasi asing.
“Kalau mereka (negara tetangga) bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Ini yang harus kita benahi. Regulasi sederhanakan,” lanjut Prabowo.
Deregulasi untuk Cegah Korupsi
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa penyederhanaan regulasi tidak hanya penting untuk kemudahan berusaha, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Regulasi yang terlalu rumit dan berlapis, menurutnya, justru membuka celah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk meminta pungutan liar atau melakukan praktik suap.
“Regulasi yang berbelit-belit itu seringkali menjadi sumber penyakit. Semakin rumit peraturannya, semakin banyak pintu untuk korupsi. Kalau sederhana, transparan, jelas, maka celah untuk korupsi akan semakin kecil,” tegas Prabowo.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pembentukan satgas percepatan deregulasi ini merupakan langkah strategis dalam upaya pemberantasan korupsi sekaligus peningkatan iklim investasi nasional.
Para Pengusaha Baik Harus Dibantu
Di akhir sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pengusaha nakal yang melanggar aturan. Namun, ia juga meminta jajarannya untuk memberikan dukungan penuh kepada para pengusaha yang baik dan benar-benar ingin bekerja serta berkontribusi bagi perekonomian bangsa.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Jangan sampai orang yang ingin menciptakan lapangan kerja justru dipersulit,” pungkas Prabowo.
Dengan instruksi ini, pemerintah berharap akan lahir sebuah ekosistem perizinan yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Satgas Percepatan Deregulasi yang akan dibentuk diharapkan mampu menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
( Wic )
Baca juga:
Berdiri di Atas Kaki Sendiri, Prabowo Dedikasikan Swasembada Pangan 2025 untuk Para Petani
