Jakarta, 14 Maret 2026, Persindonesia.co.id – Penyiraman Air Keras, Pemerintah menegaskan bahwa tindakan kekerasan berupa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut peristiwa tersebut sebagai serangan langsung terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
Pernyataan tegas itu disampaikan Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/3/2026) malam, merespons insiden brutal yang menimpa Andrie Yunus usai menghadiri acara podcast di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Menurut Yusril, aktivis hak asasi manusia bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi, sehingga kekerasan terhadap mereka tidak dapat ditoleransi.
“Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Aktivis HAM bekerja untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara, karena penegakan HAM dan demokrasi merupakan amanat konstitusi,” tegas Yusril .
Pola Terorganisir dan Aktor Intelektual
Mantan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyoroti pola serangan yang menunjukkan indikasi perencanaan matang. Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua orang pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menghampiri korban secara melawan arah di Jalan Salemba I – Talang, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026) sekitar pukul 23.36 WIB .
Pelaku yang berperan sebagai penumpang langsung menyiramkan cairan kimia berbahaya ke arah Andrie hingga menyebabkan luka bakar di 24 persen sekujur tubuh, meliputi tangan, dada, wajah, dan bagian mata . Korban sempat berteriak kesakitan dan menjatuhkan sepeda motornya sebelum dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
“Saya meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, memastikan pengusutan tuntas sampai ke aktor intelektual, bukan hanya pelaku penyerangan di lapangan. Pola serangan yang dilakukan tampaknya terencana dan terorganisir, sehingga proses penegakan hukum tidak boleh berhenti di tingkat eksekutor,” ujar Yusril menegaskan .
Koordinasi dengan Kepolisian
Menko Yusril mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Kapolda Metro Jaya yang menangani kasus ini bersama Bareskrim Polri. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk pemeriksaan saksi dan olah tempat kejadian perkara, sehingga belum dapat mengungkapkan perkembangan signifikan kepada publik.
“Tindakan kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Siapa pun dan apa pun motif pelakunya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya .
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan bahwa pihaknya sedang mendalami kasus tersebut meskipun laporan resmi dari korban belum masuk. “Kita semua mengecam kejadian tersebut. Semoga pelaku segera tertangkap,” ujarnya .
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilaporkan telah memberikan atensi khusus terhadap pengungkapan kasus ini. Divisi Humas Polri menyatakan bahwa penanganan di Polres Metro Jakarta Pusat akan mendapat dukungan penuh dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim dengan metode scientific investigation, termasuk pemeriksaan rekaman CCTV di lokasi kejadian .
Komitmen Presiden Prabowo
Dalam pernyataannya, Yusril juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi dalam menjunjung hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Karena itu, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun, baik terhadap aktivis maupun siapa saja, meskipun mereka berbeda pendapat atau berseberangan dengan pemerintah.
“Seperti yang Anda lihat, Presiden juga mengundang mereka yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah untuk berdialog secara terbuka di Istana. Presiden tidak akan bertoleransi terhadap tindakan kekerasan kepada aktivis atau siapa pun juga,” pungkas Yusril .
KontraS: Ini Jurang Demokrasi
Menanggapi serangan terhadap koleganya, Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya menyebut peristiwa ini bukan lagi alarm bahaya demokrasi, melainkan telah mencapai taraf marabahaya atau jurang demokrasi. Ia menekankan bahwa serangan ini menjadi ironi kedua berturut-turut menjelang ulang tahun KontraS yang ke-28 pada 20 Maret 2026.
“Tahun lalu, kado untuk KontraS adalah Revisi UU TNI, tahun ini ancaman bukan cuma ancaman buat Kontras, tetapi juga buat temen-temen pers, buruh, mahasiswa, pelajar, temen-temen yang tidak pernah lelah memperjuangkan demokrasi. Situasi ini bukan lagi alarm bahaya demokrasi, ini adalah jurang demokrasi, titik nadir demokrasi,” ujar Dimas dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta .
KontraS mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas segala aksi teror yang dialami lembaganya serta memastikan perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia. Dimas juga meminta Kementerian HAM yang dibentuk di era pemerintahan saat ini untuk berdiri bersama para pejuang HAM .
Hingga berita ini diturunkan, penyidik masih terus mendalami kasus dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti dari lokasi kejadian. Masyarakat diimbau untuk menunggu hasil penyelidikan kepolisian agar peristiwa ini dapat terungkap secara jelas dan objektif .
Baca juga;
Berdiri di Atas Kaki Sendiri, Prabowo Dedikasikan Swasembada Pangan 2025 untuk Para Petani
Tonton juga;
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Channel Persindonesia.co.id Melalui Channel Yuotube, kami akan terus mengirimkan pesan rekomendasi berita-berita update yang menarik. Mulai Saluran Tiktok, IG, Snackvideo, LinkedIn, Facebook, Tumblr, Pinterest, Twiter hingga Youtube dan sebagainya terupdate dari Persindonesia.co.id.Untuk dapat menontonnya silakan klik dibawah ini :
